KJP Dua Siswa Terlibat Tawuran di Pasar Rebo Dicabut, Disdik: Kemungkinan Bertambah

Sugeng rawuh Art-Apartman di Website Kami!

Art-Apartman, JAKARTA — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta membatalkan bantuan sosial KJP Plus untuk pendidikan dua siswa yang melakukan kekerasan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Pembatalan KJP Plus dilakukan setelah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerima surat rekomendasi dari pihak sekolah. KJP Dua Siswa Terlibat Tawuran di Pasar Rebo Dicabut, Disdik: Kemungkinan Bertambah

Pembatalan tersebut tertuang dalam surat perihal pengembalian dan pengembalian uang KJP Plus yang dikirimkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada manajemen PT Bank DKI tertanggal 5 Februari 2024. Dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Departemen Pendidikan. Pusat Layanan Keuangan Pribadi dan Operasional Waluyo Hadi ada permintaan pembatalan dan penangguhan penerima manfaat KJP Plus serta pengembalian dana dari dua rekening mahasiswa. Doktor UI Teliti Daun Gambir sebagai Obat Herbal Penurun Kolesterol

Kedua siswa yang dimaksud adalah siswa SMA Teladan 1 Jakarta dan siswa SMP Negeri 102. Keduanya diduga terlibat kerusuhan di bawah underpass Pasar Rebo, Minggu (28/1/2024).

“Itu diatur dalam pasal 23 sampai 26 Peraturan Gubernur nomor 110 Tahun 2021,” kata Waluyo saat dikonfirmasi Art-Apartman, Rabu (2/7/2024).

Dalam pasal 23 huruf f Peraturan Gubernur tersebut terdapat larangan memperjuangkan peserta didik penerima bantuan sosial untuk biaya pendidikan. Sedangkan pasal 26 alinea. Pasal 1 mengatur sanksi bagi pelanggar adalah pencabutan dan penghentian bantuan masyarakat dana pendidikan. Namun, pasal 26 ayat. 2 mengatur bahwa hukuman diberikan berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendidikan.

Selain kedua pelajar tersebut, kata Waluyo, masih ada kemungkinan pelajar lain akan dicabut KJP Plus. Pasalnya, pihak saat ini masih berencana memperdalam bukti keterlibatan mahasiswa. Termasuk kasus terbaru yang dirilis polisi.

“Ada (peluang perluasan). Masih ada rencana pendalaman bukti integrasi,” kata Waluyo.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan kuat menghadapi kontroversi yang terjadi belakangan ini. Jika ada mahasiswa yang tampak berteriak, polisi disebut akan mengambil tindakan. KJP Dua Siswa Terlibat Tawuran di Pasar Rebo Dicabut, Disdik: Kemungkinan Bertambah

“Pertama, kalau melanggar aturan, akan diberikan sanksi oleh Polres,” ujarnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menindak jika ada mahasiswa yang melakukan kerusuhan. Apalagi jika mahasiswa tersebut menerima bantuan sosial KJP Plus biaya pendidikan. “Kalau pelajar, kalau KJP selalu kami keluarkan,” kata Heru.