Terbit Juknis Inpassing, Menag: Wujud Perhatian Presiden kepada Guru Madrasah Bukan ASN

Selamat datang Art-Apartman di Situs Kami!

JAKARTA – Kepresidenan Agama menerbitkan aturan tentang pemerataan jabatan fungsional guru madrasah yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kerap disebut peralihan. Terbit Juknis Inpassing, Menag: Wujud Perhatian Presiden kepada Guru Madrasah Bukan ASN

Menjamin kesetaraan jabatan dan kepangkatan (passage) adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja dan sertifikat guru madrasah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dirumuskan melalui angka kredit, jabatan dan pangkat yang setara dengan angka kredit. , posisi dan gelar. ASN dalam jabatan fungsional guru. Program penyelarasan ini bertujuan agar guru madrasah non-ASN dapat mengambil mata kuliah yang sama dengan guru ASN. Hal ini akan menjadi bagian dari pengakuan atas karya dan dedikasi guru. Ini Jurusan Kuliah yang Bisa Diambil Jika Ingin Jadi Psikiater, Sudah Tahu?

Menteri Agama Yakut Cholil Kumas mengatakan, terbitnya aturan ini akan menjadi babak baru dalam proses penerbitan surat keputusan (SK) penyetaraan bagi guru madrasah selain ASN. Menurut Menteri Agama Yakut, hal itu merupakan bagian dari fokus Presiden Joko Widodo terhadap guru madrasah di luar ASN.

“Kebijakan ini merupakan wujud kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap guru madrasah non-ASN. kata Menteri Agama Yakut, Jumat (11/8/2023) di Jakarta. gaji pokoknya sesuai hasil pemerataan kelompok,” ujarnya.

Gus Mann, nama samaran Menteri Agama, melanjutkan. “Saya sudah meminta Dirjen Pendidikan Islam mempercepat proses penyingkiran guru madrasah non-ASN sebagai upaya rekognisi.”

Direktur Jenderal Pendidikan Islam M Ali Ramdani mengaku sudah mendapat instruksi dari Menteri Agama Yakut untuk mempercepat pelaksanaan program transisi bagi guru madrasah non-ASN. Kemudian, pada 1 Agustus 2023, menandatangani Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4111 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Kedudukan dan Kesetaraan Nilai bagi Guru Madrasah Non-Sertifikasi.

“Pedoman teknis ini diterbitkan sebagai upaya pengorganisasian guru non-ASN non-Madrasah, khususnya pendidik bersertifikat. “Dengan demikian, ada harapan akan lahir lebih banyak guru yang profesional,” ujarnya.

“Keputusan Dirjen ini akan menjadi dasar dan pedoman bagi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK) untuk melakukan proses lebih lanjut penerbitan keputusan mutasi guru madrasah non-pemerintah. Saya berharap proses ini selesai pada akhir tahun 2023,” ujarnya.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK) Muhammad Zain menambahkan, program ini diperuntukkan bagi guru non-ASN yang merupakan pendidik bersertifikat yang bekerja di madrasah.

Kesetaraan kedudukan dan pangkat seorang guru tidak pernah sama-sama ditentukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan negara di bidang pendidikan hingga 1 Januari 2012, kata Muhammad Zain. Terbit Juknis Inpassing, Menag: Wujud Perhatian Presiden kepada Guru Madrasah Bukan ASN

Pemberian ekuitas diperuntukkan bagi guru madrasah GBASN non-ASN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tersedianya sertifikat guru yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. 2. Bagi Pendidik Agama Kementerian Agama (NPK); 3. Sampai dengan tanggal 1 Januari 2012, Kementerian Negara bidang agama dan pendidikan belum pernah menetapkan persamaan kedudukan dan gelar. 4. Memastikan publikasi NRG paling lambat bulan Agustus 2023; 5. Usia maksimal: 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal penawaran pengakuan kesetaraan; 6. Kualifikasi pendidikan akademik minimal jenjang Sarjana (S-1)/Diploma Keempat (D-IV) dari lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi. Bagi ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi luar negeri, harus melampirkan keputusan/keputusan/dokumen kesetaraan ijazah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; 7. Terdaftar di SIMPATIKA; dan 8. Usulan pencapaian kesetaraan melalui SIMPATIKA. ASN yang akan dipindahkan ke IKN pasti akan diseleksi, lihat kondisinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, perpindahan ASN ke IKN bukan sekedar transfer sumber daya manusia. Art-Apartman 30 Januari 2024